POPULATION EDUCATION = KUALITAS HIDUP, STRATEGI ADVOKASI DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Jauh sebelum teori terbentuknya negara oleh George Jellineck diungkapkan. Kehadiran warga masyarakat menjadi hubungan yang tidak terpisahkan dalam konsep sebuah wilayah kedaulatan. Konsep negara barulah lahir setelah adanya fase yang dilalui sehingga dapat membentuk proses yang dinamakan sebuah negara. Negara sebagai statum organum tidak dapat bergerak alias vervassungrecht bila tidak digerakkan oleh manusia sebagai actus humanus. Oleh sebab itu, perlahan kondisi ini menyimpulkan bahwa ada warga masyarakat dulu baru terbentuknya negara. Negara, adalah wujud komitmen antar warga untuk mengatur urusan administratif warga masyarakatnya sehingga terbentuklah tatanan sosial yang beradab. Maka, kita mengenal konsep ini sebagai primus interpares. Di era modern, kehadiran negara yang bertransformasi menjadi format yang lebih dinamis yang kita sebut sebagai pemerintah.  Pemerintah, merupakan representasi warga masyarakat yang dipercaya (trusted) untuk mengatur urusan domestik warga masyarakatnya. Ditengah-tengah kemajuan peradaban, pola penyebaran warga masyarakat yang tadinya homogen dan mekanis beralih menjadi heterogen dan organis. Tak ayal, kita mengenal hal ini sebagai wujud masyarakat multikultural. Hal ini tak dapat dihindarkan, mengingat laju migrasi penyebaran penduduk menjadi begitu pesat tatkala kemajuan teknologi mengiringi laju pertumbuhan manusia. Secara massal, penduduk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus menunggu waktu yang lama. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat internasional, posisi Indonesia secara geografis cukup strategis sebagai transit pertumbuhan penduduk dunia. Meskipun, tak berpengaruh banyak Indonesia menjadi target banyak orang asing lantaran destinasi wisata yang dimiliki. Hal ini dinamakan sebagai warga negara asing. Hingga kini, data yang disadur dari Badan Pusat  Statistik dengan sensus terakhir tahun 2010, total penduduk Indonesia sudah mencapai 230 juta lebih. [1]  Angka ini belum termasuk Penghuni Tidak Tetap, seperti Tuna Wisma, Pelaut, Rumah Perahu, dan Penduduk ulang-alik/Ngelaju. Artinya, jumlah penduduk Indonesia dapat diprediksi jauh lebih besar dari angka yang dihitung per dekadenya.

a.       Penduduk dan Kemiskinan

Cepatnya laju pertumbuhan penduduk (nartalitas) ini tentu menjadi dilematis bila tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Menurut biro pusat statistic (BPS), jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2010 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2010. Gambaran statistis ini menjelaskan bahwa kemiskinan masih terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai modern nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. [2]

Hal inilah yang manjadi basis kenapa human development index Indonesia menjadi begitu rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Indeks pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh menggambarkan kualitas manusia Indonesia relative masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdsarkan Human Development Report 2004, angka HDI Indonesia berkisar di 0,692  sampai 0,7. Angka indeks ini merupakan komposit dari angka harapan hidup (life expected) sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendididkan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.320. [3]

b.      Pendidikan Kependudukan = Kualitas Hidup

Melihat data-data diatas menyangsikan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar masih kurang optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia. Maka dari itu perlu pendidikan kependudukan yang relevan dengan kualitas hidup seseorang. Lantas, apa saja yang diperlukan dalam rangka mencapai kualitas hidup melalui pendidikan kependudukan?

Meninjau diatas, dapat kita uraikan satu persatu konsep pendidikan kependudukan dalam rangka menuju kualitas hidup sumber daya manusia yang berkualitas.

(i)                 Development of Knowledge atau pengembangan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan dalam rangka civic education perlu disebar luaskan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sudah begitu besar, maka kesadaran akan beberapa isu pokok terkait dengan problematika kependudukan seperti tingkat pengangguran yang tinggi unbalancing (ketidak seimbangan) laju nartalitas dan mortalitas, hingga angka usia tidak produktif yang tinggi. Seiring dengan meledaknya transisi demografi di Indonesia yang menunjukan angka usia muda lebih besar ketimbang angka usia tua, tentu menjadi persoalan sendiri bagi Indonesia. Bila, ledakan demografi tersebut tidak diimbangi dengan pengembangan konsep kependudukan seperti menekan laju pertumbuhan nikah muda, pendidikan dasar 12 tahun, dan meningkatkan angka usia muda yang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, maka angka usia produktif di Indonesia akan sia-sia. Oleh sebab itu, SDM yang berada dalam usia produktif perlu diberikan pendidikan terkait dengan persoalan kependudukan.

(ii)               Progress of Skill atau peningkatan keahlian. Banyak hal yang dapat dilaksanakan dalam menghindari bencana demografi yang dimiliki Indonesia, seperti program pendidikan dan pengembangan keterampilan. Proses pemberdayaan pemuda (youth empowerment) dapat dilakukan melalui dua saluran. Yang pertama melalui proses pendidikan dengan menggunakan metode Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun. Mengingat, rasio partisipasi masyarakat Indonesia dalam mengenyam pendidikan menengah masih kalah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. selain itu, basis kurikulum dalam pendidikan menengah universal ini harus diliputi pendidikan berbasis keterampilan ketimbang yang bersifat saintifik. Hal ini diharapkan dapat menjadikan manusia-manusia Indonesia lebih kreatif dengan bekal pendidikan keilmuan yang terampil. Mengingat semenjak tahun 2010 Indonesia generasi produktif Indonesia tumbuh begitu pesat, sehingga memungkinkan mendorong untuk pertumbuhan generasi produktif yang berkualitas. [4]

(iii)             Development of attitude,  sikap adalah kecendurungan  seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku. setiap orang akan memperlihatkan tingkah laku yang berbeda karena antara mereka memiliki perbedaan sikap. kecenderungan seseorang untuk bertindak dapat bersikap positif dan negative sikap seseorang selalu berhubungan dengan norma yg berlaku.  Diharapkan dengan adanya pengembangan sikap ini dapat berimplikasi pada kesadaran kognitif masyarakat akan kepastian kehidupan yang sehat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pengembangan sikap ini dapat dijalankan melalui beberapa saluran tak hanya melalui pendidikan formal, akan tetapi pendidikan non formal seperti kursus dan program pendidikan singkat, diharapkan dapat membantu kesadaran masyarakat akan persoalan kependudukan. Maka, peran pemerintah turut pula penting dalam meningkatkan progresifitas pengembangan sikap melalui proses pendidikan dan diseminasi. Pemerintah dalam hal ini kementerian atau lembaga terkait dapat menjadikan ini sebagai sarana untuk melatih dan mendidik masyarakat sedini mungkin akan keadaan faktual kependudukan di Indonesia yang semakin kompleks. Sehingga, diharapkan secara linear, hal ini berpengaruh pada kesadaran kolektif mereka untuk berpartisipasi secara aktif membangun sistem pranata keluarga yang berbarengan dengan program pemerintah (seperti program Keluarga Berencana BKKBN, 2 Anak lebih baik).

(iv)             Language of value, bahasa bisa jadi menjadi satu hal yang pokok dalam hal penyampaian pemahaman. Ketidak tahuan masyarakat akan program penyadaran sosial melalui bahasa menjadi pincang ketika pesannya tak tersampaikan. Oleh sebab itu, kendati tidak krusial persoalan bahasa dapat mengintegrasikan komunitas urban yang tidak fasih berbahasa resmi disatu negara. Penanaman nilai dan kesadaran sosial melalui bahasa dapat menyambung tali yang putus soal diseminasi program pendidikan kependudukan. \

(v)               Development of understanding, pengembangan pemahaman adalah tugas semua pihak untuk dapat membantu dan berperan serta dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara seperti sosialisasi kebijakan dan strategi advokasi. Selanjutnya, strategi pengembangan pemahaman dapat dilakukan seiring dengan peningkatan layanan dan kualitas KB. Karena, proses pelaksanaan menekan laju pertumbuhan penduduk tidak hanya berhenti didalam pranata keluarga saja. Melainkan, turut pula dibantu oleh unit lembaga yang bertugas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan persoalan kependudukan di Indonesia

(vi)             Change in Behavior, ada pepatah yang menyatakan bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengubah paradigma. Paradigma merupakan cara pandang terhadap satu persoalan. Dalam kaitannya dengan kependudukan, paradigma adalah cara berpikir masyarakat secara kolektif terhadap persoalan kependudukan. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah harus segera bersinergi untuk mengubah paradigma berpikir masing-masing. Untuk masyarakat, anggapan yang menyatakan ’banyak anak banyak rezeki’ sudah selayaknya dirubah. Mengingat, kebutuhan dalam era global semakin kompleks maka rentan bagi orangtua (muda) untuk beranggapan bahwa banyak anak dapat berhubungan dengan banyaknya pendapatan itu keliru. Kehadiran anak dalam jumlah yang besar dalam suatu keluarga boleh jadi menjadi beban tersendiri bagi keluarga bila tidak diimbangi dengan pemasukan dan peningkatan kualitas kerja. Lantaran, mencari kerja sekarang sudah sedemikian rumit maka aksioma yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki sudah sepatutnya untuk dirubah. Selain itu, bagi pemerintah—BKKBN—sudah sepatutnya untuk lebih cermat dalam hal mengurusi urusan kependudukan. Dengan tidak hanya berfokus pada program keluarga berencana, namun lebih luas dapat bertansformasi menjadi lembaga yang multiple function mengurusi persoalan kependudukan di Indonesia. Sehingga dengan begitu, BKKBN dapat memprediksi ledakan penduduk yang akan terjadi dikemudian hari.

c.       Masalah Kependudukan Nasional dan Dampaknya

Jumlah penduduk Indonesia termasuk yang paling banyak di dunia. Data terakhir, menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke empat dalam hal kepadatan penduduk. Menurut Biro Sensus AS (United States Cencus Bureau) menyebutkan bahwa pada tahun 2050, dunia akan mengalami peningkatan kepadatan penduduk hingga 9 milyar jiwa. Artinya setiap dekade dunia mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1 milyar jiwa per dekade. [5] dan Indonesia menempati urutan ketiga, lantaran prediktabilitas jumlah penduduk Amerika Serikat dapat menurun 0,5 % sedangkan negara-negara berkembang meningkat 1,2 %. Hal ini tentu menjadi sinyal betapa persoalan kependudukan cukup menjadi problem yang rumit hampir disetiap negara termasuk Amerika. Mengingat, kepadatan penduduk tentu berimplikasi pada tanggung jawab negara untuk melaksanakan fungsinya dalam hak kesejahteraan. Hingga kini, persoalan ekonomi di Indonesia rata-rata bermuara pada persoalan kepadatan penduduk. Seperti, penyediaan lapangan kerja. Makin sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan makin besarnya pertumbuhan penduduk dan usia produktif di Indonesia. Hal ini tentu menjadi masalah ketika laju pertumbuhan lapangan kerja baru tidak seimbang dengan laju pertumbuhan pendudukan. Semakin kecilnya laju kematian penduduk turut pula mewarnai problematikan persoalan kependudukan di Indonesia. Yang pada akhirnya akan turunnya kualitas hidup, tingkat kemakmuran yang rendah, krisis pangan dan energy, harga hunian sehat yang mahal, angka kriminalitas tinggi, dan terhambatnya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, perlu kesadaran semua pihak untuk turut membangun dan menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program pendidikan kependudukan yang sistematis. Sehingga, diharapkan masyarakat akan menyadari akan kondisi faktual negara dalam menangani persoalan kependudukan. Ide program KB dan dua anak lebih baik sudah cukup cemerlang, namun juga harus diimbangi dengan mengubah paradigma masyarakat akan banyak anak banyak rejeki. Pendidikan kependudukan diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

---

[1] Lihat data Badan Pusat Statistik data Survei Penduduk antar Sensus di http://bps.go.id

[2] Dalam pandangan modern nation state, kemiskinan menjadi salah satu pokok persoalan yang fundamental dalam sebuah negara. Hal ini tentu memiliki relasi yakni keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan optimalisasi kualitas sumber daya manusia.

[3] Data Hasil Penelitian Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina menyatakan bahwa HDI Indonesia berada pada posisi 111 dari 177 negara. Artinya, Indonesia masih menempati ‘negara miskin’ dalam arti kualitas pembangunan manusia Indonesia masih sangat rendah.

[4] Renstra Ditjen Dikmen 2013, Jumlah penduduk besar jelas menjadi potensi bagi pengembangan pasar domestik. Sejak 2010 usia produktif semakin besar, sehingga memungkinkan kesempatan untuk mendorong produktifitas. Generasi produktif yang berpendidikan dan berketerampilan baik akan menghasilkan generasi yang lebih sejahtera. Sebaliknya jika usia produktif ini tidak dikelola dengan baik, justru akan melahirkan bencana demografi. Usia produktif justru malah akan menjadi beban bagi negara.

[5] http://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpopgraph.php